Banda Aceh – Fenomena perpindahan politik sejumlah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari Partai Aceh (PA) ke sejumlah partai nasional kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah elite Komite Peralihan Aceh (KPA) dalam beberapa tahun terakhir diketahui bergabung dengan sejumlah partai nasional, baik partai berlogo kepala burung Garuda demikian juga dengan partai gambar kepala Banteng, besutan anak Soekarnoe itu, Namun saat ini Migrasi besar Politik kembali terjadi di Aceh, Partai Nasional Parta Solidaritas Indonesia (PSI) berlambang Gajah mendapat peluang besar dengan masuknya sejumlah Eks Kombatan GAM.
Perpindahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kondisi internal Partai Aceh serta arah baru politik para mantan kombatan di Aceh. Namun, sejumlah pengamat menilai fenomena itu merupakan dinamika yang lazim dalam sistem demokrasi.
Pengamat politik Aceh, Usman Lamreung, mengatakan migrasi politik para eks kombatan tidak serta-merta menunjukkan bahwa Partai Aceh sedang mengalami perpecahan atau kehilangan pengaruh.
“Fenomena berpindahnya sejumlah mantan kombatan Aceh dari Partai Aceh ke partai-partai nasional merupakan dinamika politik yang wajar dalam demokrasi. Loyalitas politik saat ini tidak lagi semata dibangun atas ikatan historis perjuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh akses terhadap kekuasaan, peluang politik, dan kepentingan pembangunan daerah,” kata Usman kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, Partai Aceh hingga kini masih memiliki basis sosial, jaringan kader, serta identitas politik yang kuat di Aceh. Meski demikian, perpindahan sejumlah tokoh mantan kombatan menjadi sinyal bahwa sebagian mulai memandang penting memperluas jejaring politik hingga ke tingkat nasional.
“Mereka melihat banyak kebijakan strategis yang berkaitan dengan Aceh, mulai dari anggaran, investasi hingga regulasi, sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat dan partai-partai nasional. Karena itu, membangun komunikasi politik di tingkat nasional menjadi pilihan yang dinilai strategis,” ujarnya.
Di sisi lain, Usman menilai fenomena tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi Partai Aceh. Jika migrasi politik berlangsung semakin luas dan melibatkan figur-figur berpengaruh di tingkat akar rumput, kondisi itu berpotensi memengaruhi kekuatan elektoral partai pada pemilu mendatang.
“Partai Aceh perlu memperkuat konsolidasi internal, melakukan regenerasi kepemimpinan, serta memastikan seluruh elemen yang pernah menjadi bagian dari perjuangan memperoleh ruang politik yang adil,” katanya.
Usman menambahkan, bergabungnya mantan kombatan ke partai nasional juga dapat dipandang sebagai strategi membangun jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama jika partai yang dipilih memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.
“Tujuannya agar aspirasi Aceh dapat diperjuangkan melalui jalur politik nasional secara lebih efektif,” jelasnya.
Ia menegaskan, fenomena migrasi politik tersebut lebih tepat dipahami sebagai transformasi orientasi kepentingan politik daripada sekadar perpindahan loyalitas.
“Apakah perpindahan ini akan berdampak signifikan terhadap perolehan suara Partai Aceh baru dapat dibuktikan melalui pemilu mendatang. Jika PA mampu menjaga soliditas organisasi, memperkuat kaderisasi, dan tetap menjadi saluran utama aspirasi rakyat Aceh, dampaknya kemungkinan terbatas. Sebaliknya, jika migrasi terus meluas tanpa pembenahan internal, peta politik Aceh dapat mengalami perubahan yang lebih signifikan,” tuturnya.
Usman menilai dinamika tersebut merupakan bagian dari siklus demokrasi yang sehat, di mana setiap aktor politik memiliki ruang menentukan pilihan politiknya dengan tujuan memperkuat hubungan antara daerah dan pemerintah pusat demi mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
(CMA)
